Cara Kerja Pemblokiran HP 'BM'

Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI) menyambut baik rencana Kementerian Perindustrian (Kementerian Perindustrian) untuk mengeluarkan aturan verifikasi dan pengendalian identitas ponsel yang sebenarnya ( IMEI).


Sekretaris AIPTI, Hendrik Karosigus, mengungkapkan bahwa salah satu skenario untuk perjanjian IMEI adalah usulan pihaknya kepada Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan bahwa asosiasi dan produsen ponsel di negara itu telah menunggu lama. .

Menurutnya, aturan validasi IMEI ibarat kendaraan registrasi kendaraan dan sangat efektif dalam menghilangkan peredaran ilegal ponsel yang menggunakan teknologi, mengingat kontrol Bea dan Cukai dan Kementerian Perdagangan belum mampu atasi ini.

"Ada risiko bahwa TKDN [tingkat konten nasional] akan diekspor dan kemudian diimpor secara ilegal." Kementerian Perindustrian harus melakukan kontrol dan pengawasan.
Untuk ponsel TKDN yang diekspor. "Kami menunggu ini," kata Hendrik kepada CNBC Indonesia.

Dia juga menjelaskan cara kerja sistem verifikasi IMEI.

Setiap ponsel memiliki nomor IMEI yang akan didaftarkan dalam sistem DIRBS yang dikembangkan oleh Departemen Perindustrian. Kemudian, operator menginstal aplikasi dengan memasukkan semua nomor IMEI dari basis data Kementerian Perindustrian.

"Aplikasi akan memverifikasi semua ponsel ketika mereka terhubung ke operator, jika nomor IMEI terdaftar, proses koneksi akan berlanjut, jika tidak terdaftar, proses koneksi akan berakhir," jelasnya.

Kementerian Perindustrian (Kementerian Perindustrian) sedang mengembangkan suatu sistem untuk mengidentifikasi produk ponsel ilegal yang disebut Sistem Identifikasi, Pendaftaran dan Pemblokiran Perangkat (DIRBS). Sistem ini dalam upaya untuk memvalidasi basis data Mobile Identity / nomor asli IMEI.

Upaya ini dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah dan mengurangi sirkulasi telepon seluler yang masuk ke Indonesia secara ilegal untuk melindungi industri dan konsumen dari pasar gelap atau produk ilegal.

Skenario yang tepat dari sistem DIRBS belum diputuskan. Namun, payung hukum akan dikeluarkan pada 17 Agustus 2019, yang dikelola oleh tiga kementerian, yaitu Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan dan Departemen Komunikasi dan Informasi.

Sumber/cnbcindonesia.com/(hoi / hoi)

0 Response to "Cara Kerja Pemblokiran HP 'BM'"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel