Ponsel Berstatus BM merugi Rp 2,8 triliun per tahun

Tipssekitar.xyz, Jakarta - Diskusi tentang rencana memblokir ponsel ilegal (ponsel BM / pasar gelap) melalui IMEI (Identitas Internasional Perangkat Seluler) muncul kembali.


Alasannya adalah bahwa Kementerian Perindustrian, bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Kementerian Perdagangan, berencana untuk menyelesaikan aturan mengenai penerapan nomor validasi database untuk identitas asli ponsel atau IMEI.

Rencananya, regulasi ketiga kementerian tersebut akan ditetapkan pada 17 Agustus 2019. Peraturan ini merupakan upaya membebaskan ponsel ilegal yang dianggap berbahaya bagi negara, industri, dan konsumen.

Salah satu kerugian nyata adalah kemungkinan hilangnya pendapatan pajak dari penjualan ponsel pintar. Menurut data Asosiasi Mobile Indonesia (APSI), kemungkinan kerugian fiskal yang berasal dari sirkulasi ponsel BM adalah sekitar Rp. 2,8 miliar per tahun.

Angka ini diperoleh dari jumlah smartphone ilegal di pasar Indonesia. Menurut perhitungan APSI, jumlah smartphone ilegal yang beredar di Indonesia adalah sekitar 20 persen dari total jumlah smartphone yang mencapai 45 juta unit. Dengan begitu, jumlah ponsel BM yang dihitung adalah sekitar 9 juta unit.

Asosiasi ini mengatakan, dari 9 juta unit smartphone ilegal, harga rata-rata adalah Rp 2,5 juta, dengan total 22,5 miliar rupee.

Sementara itu, hilangnya penerimaan pajak dapat dihitung dari pajak yang harus diterapkan pada penjualan ponsel pintar, yaitu pajak penghasilan (10 persen) dan pajak pertambahan nilai (5 persen). .

Jika dihitung, pajak yang dibebankan ke 9 juta unit ponsel pintar ilegal harus 15 persen dikalikan dengan Rp. 22,5 miliar, sehingga nilai pajak yang harus diterima pemerintah adalah Rp. 2,8 miliar.

Sayangnya, karena ini adalah smartphone ilegal, penjual tidak membayar pajak kepada pemerintah.

Akibatnya, pemerintah berpotensi menderita kerugian hingga Rp 2,8 triliun. Bahkan, jumlah ini harus lebih tinggi, mengingat pada tahun 2019, APSI memperkirakan bahwa ada 30 persen ponsel BM yang berasal dari perangkat sirkulasi.

Untuk alasan ini, pemerintah bergegas untuk menghadirkan peraturan tiga menteri untuk mengatasi peredaran ilegal ponsel pintar ilegal.

Direktur Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian, Janu Suryanto, mengatakan bahwa pengendalian IMEI bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi, sehingga meningkatkan potensi pajak pemerintah. Program ini telah diprakarsai oleh Departemen Perindustrian sejak 2017.

"Dalam upaya mendukung program pengendalian IMEI, diperlukan peraturan sebagai payung bagi pengelolaan data IMEI, dan pemerintah akan dengan hati-hati mengatur peraturan terkait Sistem Informasi Pendaftaran Identifikasi Nasional (SIRNA) sehingga bekerja dengan baik, "kata Janu.

Karena itu, Kementerian Perindustrian mengatur basis data IMEI. Sementara Kementerian Komunikasi dan Informasi akan mengatur penggunaan data IMEI, termasuk operator.

Sistem kontrol IMEI akan memproses basis data IMEI yang diperoleh saat pihak yang berkepentingan dibagikan. Informasi dari berbagai kepentingan diproses dan disimpulkan untuk memperoleh daftar IMEI yang valid sesuai dengan ketentuan hukum.

"Informasi dalam daftar IMEI yang valid dapat digunakan oleh lembaga pemerintah untuk membuat kebijakan sesuai dengan kewenangan mereka," lanjut Janu. Saat ini, server sistem basis data IMEI atau SIRINA telah dipasang di Kementerian Perindustrian Pusdatin dan pelatihan juga telah diberikan.

MoU dengan Qualcomm
Perhatikan bahwa, sebelum Kementerian Perindustrian menandatangani nota kesepahaman dengan perusahaan teknologi AS Qualcomm terkait dengan blokade ilegal ponsel pintar.

Dengan kerja sama antara kedua pihak, produk ilegal dalam hal ini, ponsel ilegal atau BM dihapuskan oleh sistem Qualcomm yang disebut Sistem Identifikasi, Registrasi dan Pemblokiran Perangkat (DIRBS).

Jadi, apa itu DIRBS? Sekadar informasi, DIRBS adalah sistem yang dikembangkan selama bertahun-tahun oleh Qualcomm dengan perangkat lunak sumber terbuka.

DIRBS sendiri memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mendaftar, dan mengontrol akses ke jaringan seluler melalui nomor IMEI ponsel.

Sistem ini juga dapat digunakan untuk memverifikasi nomor IMEI ponsel yang menggunakan jaringan operator, merujuk pada database milik Departemen Perindustrian dan GSMA sebagai asosiasi komunikasi seluler internasional.

"Ini adalah perwujudan dukungan Qualcomm untuk membantu pemerintah dalam memasangkan nomor telepon IMEI (dengan), sambil membantu pemerintah meningkatkan kualitas jaringan," kata Direktur Bidang Urusan Pemerintahan Tenggara. Asia dan Pasifik Nies Purwanti di Jakarta pada Senin (8/7/2019).

(Tin / Isk)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel